Pasca laporan Bank Dunia kepada Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu, desakan agar perairan Danau Toba bersih dari keramba jaring apung (KJA) terus menguat. Yang terbaru adalah munculnya penggalangan petisi pembersihan danau yang tercipta dari ledakan gunung vulkanik itu, oleh pegiat sosial Binsar Bakkara
Melalui portal www.change.org, Binsar menggerakkan dukungan warga sebagai bekal mendesak pemerintah agar segera meniadakan KJA di Danau Toba. Keberadaan KJA membuat Danau Toba tercemar dan secara signifikan mengurangi minat wisatawan datang ke sana, baik domestik maupun mancanegara.
Pemerintah, dalam hal ini Pemprov Sumut, sampai sekarang belum menunjukkan sikap tegas. Kendati Gubernur terdahulu, Erry Nuradi melalui Pergub yang pernah dibuatnya telah menyatakan secara bertahap hingga 2023 KJA di Danau Toba dikurangi jumlahnya hingga batas produksi 10.000ton/tahun, belum tahu apakah akan dijalankan Gubernur Edy Rahmayadi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam satu percakapan dengan medanbisnisdaily.com menyatakan tak mudah membersihkan KJA di Danau Toba. Katanya, walau dari perspektif lingkungan jumlah KJA sekarang ini sudah melampaui daya dukung, diperlukan pertimbangan sosial ekonomi sebelum tindakan pembersihan dilaksanakan.
“Sangat banyak warga di sekitar Danau Toba yang hidupnya tergantung pada KJA, bayangkan apa yang terjadi disana jika KJA ditiadakan,” ungkapnya.
Terhadap persoalan pelik ini, calon anggota DPRD Sumut, Mulana Samosir punya penjelasan tersendiri. Tuturnya, demi mendukung pengembangan Danau Toba sebagai kawasan wisata nasional memang sudah sepatutnya aspek lingkungan dikedepankan. Oleh sebab itu seluruh aktivitas yang berpotensi menciptakan pencemaran di Danau Toba harus dihentikan. Di antaranya termasuk soal KJA.
Mulana menyatakan persetujuannya terhadap sikap pemerintah yang berhati-hati menentukan langkah guna membersihkan KJA dari Danau Toba. Terutama adalah terkait masalah sumber nafkah warga yang akan hilang. Ketiadaan KJA akan membuat tidak sedikit masyarakat di sana menganggur.
Berdasarkan percakapannya langsung dengan masyarakat di sekitar Danau Toba baru-baru ini, terdapat sikap pro dan kontra di antara mereka tentang pembersihan KJA. Ada yang mendukung dan ada pula yang menentang. Yang menentang adalah yang selama ini bekerja di perusahaan pemilik KJA atau yang mengusahai KJA.
Oleh karena itu dia meminta agar pemerintah terlebih dahulu menyediakan lapangan pekerjaan guna menjamin warga tidak kehilangan sumber nafkah saat KJA dibersihkan setidaknya sesuai dengan daya dukung Danau Toba.
“Saya sangat tidak setuju masyarakat dirugikan akibat pembersihan KJA. Harus ada alternatif pekerjaan bagi warga sebagai pengganti agar mereka tidak menganggur. Kewajiban pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi mereka, barulah KJA dibersihkan,” kata Mulana yang juga dapat dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa.
