Dari beberapa proyek infrastruktur yang dijalankan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Ternyata ada beberapa yang harus diselesaikan pada tahun ini.
Diantaranya, pengerjaan kereta double double track, juga Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatra Utara beserta jalan tol di sana.
“Kita juga harus menyelesaikan sejumlah kapal tol laut. 100 tol kapal laut dan perintis, baru selesai 84.Kalau ini selesai maka tol laut akan lebih efektif,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai menjadi pembicara pada Forum Meredeka Barat di Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (24/10).
Tol Laut merupakan salah satu upaya pemerintah melakukan kegiatan untuk mensuplai logistik dengan memberikan susbsidi dari sejumlah titik di timur. Terutama Surabaya sampai ke Makassar, Ternate, dan Merauke.
Dalam pembangunan Tol Laut, Budi menyebut, pemerintah mengeluarkan hampir Rp400 miliar setiap tahun. Namun, dalam pembangunannya, dia mengakui masih menemukan beberapa kendala.
“Tempatnya jauh, kendalanya adalah kontrol. Kami tidak mau apa yang dibangun hanya dinikmati spekulan,” jelas Budi Karya.
Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan pihak-pihak tertentu, menggunakan Internet Technology (IT) untuk memonitornya.
Dari 15 tol laut yang ditargetkan, ada beberapa yang belum selesai, diantaranya tol laut di Papua dan Bima.
Adapun 15 trayek tol laut, diantaranya Trayek T-1 rute Teluk Bayur–P. Nias (Gunung Sitoli)–Mentawai (Sikakap) – Pulau Enggano–Bengkulu PP yang dioperasikan PT ASDP dengan KM Prima Nusantara 01.
Serta, Trayek T-2 rute Tanjung Priok–Tanjung Batu–Bliny –Tarempa–Natuna (Selat Lampa)–Midai–Serasan–Tanjung Priok yang dioperasikan PT Pelni dengan KM Caraka Jaya Niaga III-4.
“Proyek akan datang, kami akan buat titik-titik baru, sebagai hub,” imbuh Budi Karya.
Untuk mengejar penyelesaian proyek yang harus selesai di tahun ini, pihaknya pun akan melakukan pemberian pendidikan kepada karyawan yang bekerja di bandara, pelabuhan, dan sebagainya.
Tidak lupa melakukan evaluasi setiap bulannya dengan Dirjen terkait. “Insya Allah Kementerian Perhubungan tahun ini di atas 90%,” jelas dia.
Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan masih memiliki realisasi target senilai Rp9,4 triliun pada tahun ini. Target itu juga akan didukung dengan pengalihan 4 bandara dari Kementerian Perhubungan ke tangan AP II melalui kerja sama pemanfaatan aset.
Adapun keempat bandara itu adalah Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Hanandjoeddin di Belitung, dan Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya.
