Jakarta, CNN Indonesia — Bakal calon wakil presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno mempertanyakan keberhasilan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu ia sampaikan saat dimintai pendapat terkait langkah Jokowi meminta anggota Polri dan TNI ikut mensosialisasikan pencapaian dan kinerja pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan yang berjalan saat ini bisa dipertanyakan lewat empat sektor yakni kemampuan memaksimalkan ekonomi, kemudahan masyarakat mendaptkan pekerjaan, keterjangkauan harga, hingga biaya kesehatan.
“Apakah pemerintahan Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini sudah bisa berhasil memaksimalkan kemampuan ekonomi? Lapangan kerja apa semudah didapat empat tahun lalu? Apakah harga lebih terjangkau? Apakah tabungan kita lebih berkembang? Apakah biaya pemilikan, kesehatan tambah terjangkau?” kata Sandi kepada wartawan saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada Jumat (24/8).
Bila pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab serta dilaksanakan dalam Pemerintahan Jokowi, dia melanjutkan, maka dirinya bersama Prabowo Subianto akan meneruskan dan menyelesaiakannya setelah kelak terpilih sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.
Sandiaga menolak merespons lebih lanjut saat ditanya apakah permintaan Jokowi itu akan mengganggu netralitas anggota TNI/Polri jelang Pilpres 2019.
“Biar masyarakat yang menilai,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menganggap ajak Jokowi agar anggota TNI/Polri ikut mensosialisasikan pencapaian dan kinerja pemerintah sama saja menyeret militer dan aparat keamanan ke dalam pusaran politik menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden, serta memberi ruang pelanggaran undang-undang.
“Permintaan Presiden Joko Widodo di depan anggota TNI/Pori untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah, jelas pernyataan yang sangat berbahaya. Sangat politis. Tidak proporsional,” kata Fadli melalui akun Twitter @fadlizon.
“… Jangan menarik TNI/Polri kembali dalam politik praktis. TNI/Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI dan Polri adalah politik kebangsaan. Bukan politik kepada orang-per orang, apalagi kepada bakal calon presiden,” tulis Fadli.
Praktik sosialisasi ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 20 Agustus lalu. Saat itu dia mengklaim kinerja Jokowi mulai bisa dirasakan di Papua yang selama ini bergolak.
