Puluhan pedagang Pasar Marelan mendatangi kantor DPRD Medan Jalan Petisah Tengah, Medan, Rabu (21/3/2018).
Pasalnya masalah yang terjadi semakin runcing dan membuat ratusan pedagang Pasar Marelan mengeluh. Sebab para pedagang diharuskan membayar setoran Rp 30 Ribu per hari agar diperbolehkan berjualan.
Mereka berharap agar lembaga legislatif memberi solusi karena usahanya dihambat oleh oknum-oknum PD Pasar.
“Kami bingung pak bagaimana bisa jualan. Kami letak barang di luar pajak, diusir. Kami coba masuk di pajak, malah diharuskan bayar Rp 30 ribu. Saya hanya pedagang salak pak, belum lagi jualan udah dipalak. Berapalah untung yang saya dapat, darimana saya harus bayar Rp 30 ribu setiap hari,” kata seorang pedagang di pintu lobi Gedung DPRD Medan.
Tak hanya itu saja, mereka juga menambahkan bahwa biaya uang lapak berjualan juga harus dibayar senilai Rp 12 Juta.
“Pedagang ini ada sekitar 400 an lebih yang belum dapat kios, sedangkan pihak PD Pasar mengatakan kios yang tersisa 120 lagi. Tapi harga kiosnya sangat mahal Rp 12 juta, bagaimana kami bisa bayar. Kami sudah mendaftar, bahkan sebagian dari kami udah membayar. Tapi tidak dapat kios,” tambahnya.
Sementara itu, kedatangan mereka diterima asporasinya oleh Ketua Komisi C Hendra DS dan para anggotanya.
“Tapi kan sudah kami putuskan agar pedagang didata ulang dan diprioritaskan pedagang lama,” ujar Hendra DS menanggapi hal tersebut.
Hendra DS terkejut mendengar informasi baru terkait biaya perhari yang dikenakan oleh para pedagang.
“Berdasarkan informasi dari PD Pasar diketahui kios yang tersisa sekitar 120 unit. Dan adanya kutipan Rp 30 ribu ini kami baru tahu,” kata Hendra.
Selain itu anggota komisi C, Dame Duma Sari Hutagalung juga mempertanyakan data yang dimiliki pedagang. Sebab data tersebut akan diakomodir untuk pendataan ulang. Namun pedagang mengatakan sebagian data mereka hilang dan saat mau mendaftar kembali, malah ditolak pihak PD Pasar. Sehingga Hendra memutuskan segera sidak ke Pasar Marelan.
“Sekarang juga kita sidak biar persoalan ini segera selesai,”kata Hendra.
