Presiden RI Joko Widodo berjanji akan mendorong sertifikasi lahan milik petani yang masuk dalam kawasan hutan. “Nanti akan disertifikatkan, asal itu hutan produksi atau hutan yang bisa dikonversi. Nanti Menteri BPN akan urus.
Rakyat harus pegang sertifikat biar jelas,” kata Jokowi saat meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Provinsi Sumatra Utara (Sumut), di Serdang Bedagai, Senin (27/11). Menurut Jokowi, pemerintah akan meremajakan 9.109,29 hektare kebun sawit rakyat yang ada di 12 kabupaten di Sumut.
Ada 4,6 juta hektare perkebunan sawit milik rakyat di Indonesia dari total keseluruhan 11,9 juta hektare. Selain dengan hutan, tak jarang lahan rakyat ini pun beririsan dengan lahan milik perusahaan swasta. Untuk melindungi rakyat, pemerintah terus mendorong pembagian sertifikat.
“Di mana-mana, di seluruh provinsi, sengketa lahan itu ada. Sehingga, sertifikat itu harus besar- besaran diberikan kepada masyarakat,” ujar Jokowi. Presiden kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersama- sama dengan pemerintah mendukung berjalannya program PSR guna meningkatkan produktivitas kelapa sawit Tanah Air.
“Kita harus kerja keras bagaimana merawat, memelihara, dan meremajakan karena banyak kelapa sawit kita yang sudah tua-tua, tua renta, bahkan ada yang pikun juga sehingga produktivitasnya menurun, bisa separuh, sepertiganya dari swasta,” ucap Presiden. Seusai dari Serdang Bedagai, Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematang Siantar.
Di sana, Jokowi menyerahkan sebanyak 7.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Haji Adam Malik. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 12 warga yang mewakili Kabupaten Humbang Hasundutan, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Kota Tanjungbalai, dan Pematangsiantar.
“Yang hadir 6.300 orang, ayo acungkan, biar saya hitung,” kata Presiden. Permintaan Presiden Jokowi supaya penerima memperlihatkan sertifikatnya untuk memastikan, sertifikat itu benar diterbitkan dan diterima rakyat. Presiden berpesan supaya sertifikat tanah disimpan dengan baik, difotokopi, dan ditaruh di tempat yang berbeda, sehingga kalau hilang, gampang diurus kembali.
Rakyat juga diminta memanfaatkan sertifikat tanah, seperti pinjaman ke bank, untuk modal usaha atau modal investasi disesuaikan dengan kemampuan untuk membayar cicilan. Penyerahan dirangkai dengan pemberian tiga unit sepeda kepada warga yang bisa menyebutkan Pancasila sesuai urutan dan tujuh suku di Indonesia.
Sumiati, warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang peduli dengan kebutuhan pokok rakyat. “Selesainya (kepengurusan sertifikat) cepat dan tidak bayar,” ucap Sumiati. Dia mengaku selama ini enggan mengurus sertifikat karena prosesnya panjang dan biayanya mahal.
