Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus kepada kadernya yang memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019. Kabarnya ada empat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, tetapi baru ada satu DPD yang bakal diberi dispensasi, yaitu DPD Papua. Alasan pemberian dispensasi tersebut karena Demokrat tak ingin caleg mereka tidak terpilih lantaran mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Partai Demokrat tidak memberikan sanksi bagi kadernya yang berbeda pendapat. Meski demikian, mereka tetap berusaha untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga dalam pilpres 2019. “Mengingat kader-kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg-caleg kita. Jadi nanti kami akan cari formula khusus supaya Partai Demokrat hidup. Kami juga memenangkan Pak Prabowo nanti,” kata Ketua Bidang Advokasi dan hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Blunder? Memang.
Tentu saja keputusan Demokrat ini menuai kritik dan pro-kontra. Banyak yang mempertanyakan bagaimana posisi Demokrat, apalagi mereka adalah bagian dari koalisi Prabowo-Sandiaga. Kendati sempat ada sedikit drama politik menjelang deklarasi, Demokrat akhirnya setuju mendukung Prabowo-Sandiaga dalam pilpres 2019.
Ibarat pedagang, Demokrat sepertinya ogah rugi dengan kehilangan suara di kantong-kantong potensial seperti Provinsi Jawa Timur, Papua, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Alasan Demokrat memberikan dispensasi agar kader mereka tidak kehilangan pemilih dalam pemilu legislatif karena mendukung Prabowo.
Seperti diketahui, Papua adalah lumbung emas suara bagi Jokowi. Mayoritas dukungan kader Demokrat Papua lebih condong ke Jokowi. Demokrat seolah tak mau menggarami air laut, dengan kemudian merebut suara tersebut untuk Prabowo. Demokrat bahkan sudah memutuskan tidak akan menjatuhkan sanksi bagi kadernya yang hendak memberikan dukungan kepada Jokowi.
Bukan hanya DPD yang secara terang-terangan memberikan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf. Tokoh politik Demokrat juga secara terbuka memberi dukungan kepada pasangan petahana tersebut. Antara lain mantan Gubernur NTB, Zainul Majdi atau lebih dikenal sebagai Tuan Guru Bajang. TGB secara terbuka telah menyatakan dukungan kepada Jokowi jauh sebelum pendaftaran capres-cawapres, Agustus lalu.
Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe, yang juga Gubernur Papua secara terbuka memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. ”Jokowi itu harga mati. Kita akan bungkus kasih suara ke Jokowi, tidak ada yang lain,” kata Lukas beberapa waktu lalu, seperti dikutip Kompas.com.
Pernyataan sama juga diungkapkan oleh Dedy Mizwar. Mantan gubernur Jawa Barat itu secara terang-terangan menyatakan menjadi anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.
Bantah Dua Kaki
Pengurus DPP Demokrat sudah membantah bahwa dispensasi yang diberikan tersebut adalah bentuk politik dua kaki. Artinya, siapa pun yang menang, Demokrat tetap aman. Politikus Demokrat, Andi Nurpati, mengatakan bahwa politik dua kaki menurut mereka adalah memenangi pileg dan pilpres.
Pengurus pusat tetap berkomitmen memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Rencananya pekan depan Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan memberikan arahan kepada ketua DPD dan para kadernya. Salah satu bahasan adalah soal adanya kader Demokrat yang secara terbuka memberikan dukungan kepada Jokowi.
Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkomentar bahwa setiap partai politik memiliki kedaulatan, demikian pula Demokrat. Terdengar demokratis. Menurut AHY, partainya akan menyelesaikan polemik tersebut di internal partai. Seperti Andi Nurpati, AHY menyatakan bahwa dua kaki ala Demokrat adalah satu kaki memenangi pileg, kaki lainnya memenangkan pasangan Prabowo-Sandi.
Lalu, bagaimana dengan Prabowo? Mantan Danjen Kopassus ini sepertinya tak mau ambil pusing dengan kabar soal dua kaki Demokrat. Menurutnya, itu hanyalah isu yang “digoreng” media saja. Hanya saja, jadi pertanyaan kenapa Prabowo sampai mau berlelah-lelah menemui SBY di kediamannya, Rabu (12/9/2018) malam lalu?
Sepertinya memang beda tipis antara demokratis dan tak mau rugi. Pasalnya, langkah Demokrat ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi di dunia politik. Ambil contoh, pada pemilu 2014, Golkar memecat tiga kadernya, yaitu Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah, karena mereka mendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal ketika itu Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa. Pada akhirnya nama ketiga kader tersebut dibersihkan, dan Golkar malah memberikan dukungan kepada Jokowi di tengah masa pemerintahannya.
Tidak menutup kemungkinan, langkah ini adalah upaya Demokrat untuk cari aman. Bila kelak Jokowi menang, DPD yang mendukung Jokowi bisa menjadi daya tawar Demokrat ke pemerintah. Atau bisa jadi Demokrat tidak lagi menjadi oposisi dan malah bergabung dengan koalisi pemerintah nantinya. Kemungkinan ini terjadi sangatlah besar mengingat kegalauan Demokrat menjelang deklarasi pilpres beberapa waktu lalu.
Namun, untuk memecat atau memberikan teguran, sepertinya Demokrat ragu. Mereka tidak ingin kehilangan suara di pileg. Apalagi elektabilitias mereka sudah menurun jauh karena kasus korupsi yang menjerat kader-kader mereka.
Di lain pihak, Prabowo tak boleh tinggal diam. Karena kendati terkesan santai, tidak menutup kemungkinan dispensasi tersebut juga akan diberikan kepada daerah lain. Karena itu, harus ada daya tawar yang kuat antara koalisi Prabowo dan Demokrat.
