Seusai melakukan Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2017 di Batalyon 125 Simbisa Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus solid.
“Dari bawah Gunung Sinabung kita menyuarakan kepada teman se-Nusantara, kepada pimpinan Negara dan pimpinan TNI-Polri bahwa TNI-Polri Solid,” kata Kapolda, Sabtu (2/10).
Kapolda Sumut mengucapkan terimaksih untuk kehadiran para peserta upacara kegiatan Hari Kesaktian Pancasila di Batlyon 125 Simbisa Kab Karo. Adapun tujuan pelaksanaan upacara ini, lanjutnya, untuk menambah dan menggairahkan kesakstian Pancasila.
Kapolda menuturkan, TNI dan Polri hadir di sini ada, tampak dan jelas untuk menumbuhkan Soliditas TNI dan Polri. Seperti harapan Wakil Gubernur, TNI dan Polri itu satu, serta bergerak bersama untuk mendukung arah dan kebijakan Pemerintah untuk masyarakat Adil dan Makmur.
Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Paulus Waterpauw menyampaikan 4 arahan Presiden pada peringatan Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2017. Pertama, kekejaman Partai Komunis Indonesia dan pembunuhan 7 Jenderal, 30 September 1965 agar tidak terulang lagi.
Kedua, memegang teguh Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, implementasikan Pancasila dan mencegah Komunisme masuk ke Indonesia, dan yang keempat, mengajak komponen bangsa, TNI, Polri dan Pemerintah untuk bersinergi, tentram dan bersatu menghadapi kompetisi global.
“Saya berharap agar masyarakat bersikap, Pancasila itu yg terbaik, Terkait dampak global ada 3 dampak yang kita rasakan yaitu mengendurnya ikatan negara, menyalah gunakan kearifan lokal dan liberisasi ekonomi,” ungkap Kapolda.
Kapolda juga kembali menegaskan, peredaran Narkotika di Sumatera Utara tidak usah mikir panjang lebar langsung hentikan di tempat dengan tegas. Harus bertindak tegas menghentikan langkah jaringan Nasional dan Internasional untuk menyelamatkan generasi bangsa.
“Maka di sini kita harus bekerja sama TNI, Polri dan Pemerintah serta masyarakat dalam menghentikan barang haram itu. Kedua institusi ini harus satu nafas dan satu tarikan untuk mendukung kebijakan Negara dan Pemerintah demi masyarakat,” tutur Paulus.
