Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut, Selasa (31/10).
Penghargaan diterima langsung Gubernur Sumatera Utara, H. Tengku Erry Nuradi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Badaruddin.
Beberapa pemerintah daerah lain yang menerima penghargaan yaitu Walikota Pematangsiantar, Walikota Binjai, Walikota Tebingtinggi, Bupati Labuhanbatu Utara, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Tobasa, Bupati Pakpak Bharat dan Bupati Humbang Hasundutan.
Dalam sambutannya, Tengku Erry mengatakan, opini ini menunjukan prestasi yang baik diraih beberapa daerah. Di Sumut sendiri ada 33 kabupaten/kota. Untuk daerah yang memperoleh opini tersebut diharapkan Gubsu jangan berpuas diri.
“Ke depan saya berharap semakin banyak lagi daerah yang memperoleh penghargaan. Dan semakin banyak lagi pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi berbasis elektronik,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut juga me-launching E-Medan (elektronik monitoring dan evaluasi daerah dari aspek nawacita). Nantinya para kepala daerah bisa melihat laporan keuangan masing-masing daerahnya lewat aplikasi itu.
Bukan hanya itu, dalam acara juga dilakukan penandatangan perjanjian kerja sama serta pemberian penghargaan kepada satuan kerja terbaik (satker) terbaik. Lima satker terbaik yakni diperingkat kelima diraih BPK Sumut, keempat SPN Polda Sumut, Satker Kejatisu, Bea dan Cukai Sumut serta diperingkat pertama yakni BMKG Medan.
Untuk lima peringkat pemda terbaik yakni terbaik kelima diraih Pemkot Tebingtinggi, keempat Tapanuli Utara, ketiga Pemkot Binjai, Pakpak Bharat dan terbaik pertama yakni Pemerintah Kabupaten Tapsel.
Untuk UAPPA, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sumut berada di peringkat pertama, selanutnya diikuti Kanwil Ditjen Pajak Sumut, BPS Sumut, BPK Sumut dan yang terakhir Pengadilan Tinggi Medan.
Penguatan Sinergi
Dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 tersebut, Badaruddin mengatakan, acara ini sebagai bentuk penguatan sinergi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.
Selanjutnya membantu pemda menyusun keuangan yang baik, pihaknya akan menggelar workshop aplikasi persedian sistem akutansi pemerintah. Ia juga melaporkan, sejauh ini realisasi dana yang telah disalurkan yakni Rp 5.3 triliun (63 persen) dari jumlah total Rp 8.2 triliun.
“Dari Rp 5.3 triliun dana alokasi khusus desa yang telah terealisasi tersebut yakni dana khusus untuk desa R2 .8 triliun dan untuk dana fisik Rp 2.7 triliun.
