Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun angkat bicara soal pertemuan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol. Budi Gunawan, Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol. Paulus Waterpauw, dan pimpinan Bareskrim Mabes Polri dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman Budi Gunawan, di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Komarudin Watubun mendesak Kapolri dan Kepala BIN memberikan klarifikasi resmi dan komprehensif terkait foto pertemuan yang sempat viral itu. Diharapkan, dengan klasifikasi kedua jenderal polisi itu, informasi simpang siur terkait adanya deal-deal politik dalam pertemuan tersebut dapat terbantahkan. Sebab hanya mereka yang tahu soal pertemuan itu.
“Meskipun saya tidak percaya dalam pertemuan itu ada upaya barter politik, tetapi semua pihak yang ada di foto itu sebaiknya melakukan klarifikasi resmi. Saya percaya Kapolri dan Kepala BIN yang lahir dari reformasi tidak mungkin melakukan hal seperti itu, apalagi pilkada urusan kecil urusan negara lebih masih banyak untuk diurus,” kata Komaruddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/9).
Lebih lanjut anggota DPR RI ini menegaskan bahwa dirinya sama sekali percaya jika Kapolri dan Kepala BI meminta Lukas Enembe untuk menandatangani secarik kertas berisi kesepakatan yang terdiri dari 16 poin. Dimana salah satu poinnya yakni Lukas harus bersedia “mengamankan” PDIP dan Joko Widodo pada Pemilu 2019 nanti. Sebab, menurut dia, Lukas merupakan kader Partai Demokrat.
“Jadi tidak mungkin Lukas diberi tugas memenangkan PDIP,” tegasnya.
Ditekankannya bahwa di Papua, berdasarkan survei dari beberapa lembaga survei, tingkat keterpilihan Jokowi masih terbilang tinggi.
“Jadi tidak perlu diminta dukungan lagi kepada kekuasaan, fakta Pilpres 2014 tidak ada kekuasaan memenangkan Jokowi di Papua, saya sendiri pimpin tim di sana sehingga tahu sendiri rakyat memilih berdasarkan kesadaran penuh akan sosok Jokowi,” tekan Komarudin.
Namun Komaruddin mengakui bahwa berita pertemuan itu akan membuat simpati rakyat Papua terhadap Jokowi sedikit berkurang.
Poin lain dalam kesepakatan itu yakni memasangkan Lukas dengan Paulus Waterpauw pada Pilgub Papua 2018. Komarudin menegaskan bahwa selama ini PDIP dalam perjuangan politiknya sama sekali tidak pernah mengharapkan uluran tangan dari kekuasaan. Termasuk kepada penguasa tingkat provinsi. Sebab kata dia, PDIP memiliki sistem kaderisasi yang baik. Termasuk menyiapkan banteng-banteng untuk menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing.
“Kita sendiri punya calon gubernur sendiri dari partai, justru itu kami tidak memusingkan nama PDIP dicatut di berita pertemuan mereka tersebut,” ujarnya.
“Sekali lagi mudah-mudahan saja berita ini tidak benar karena ini alat negara (BIN dan Polri) tidak boleh tergoda bermain di wilayah politik, ini juga tanggung jawab besar PDIP sebagai partai yang menginspirasi lahirnya reformasi, salah satu poin reformasi adalah TNI-Polri harus kembali ke barak, tidak boleh berpolitik,” tegasnya menambahkan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri juga dikabarkan memerintahkan anak buahnya untuk tidak melanjutkan kasus dugaan korupsi yang tengah melanda Lukas. Komarudin tidak percaya dengan kabar tersebut. Dia justru meminta Lukas untuk menghadapi masalah hukumnya itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Toh ada tokoh-tokoh Papua terangkut masalah korupsi ada bupati Supiori dan Bupati Boven Digoel sampai ditahan masuk penjara, rakyat tahu ya sudah salah masuk penjara, jadi jangan sekali-sekali urusan hukum dibarter dengan urusan politik, tidak boleh, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” demikian Komarudin Watubun.
