Panglima Kostrad Letjen Edy Rahmayadi mengaku serius dan siap maju menjadi gubernur Sumatera Utara pada pemilihan kepala daerah 2018.
Sebagai bentuk keseriusan sikapnya, Edy bilang siap mengundurkan diri dan mengajukan pensiun dari TNI setelah dirinya ditetapkan menjadi gubernur.
“Awal Februari akan diumumkan apakah saya resmi menjadi calon gubernur, kalau iya, di bulan itu juga saya undur diri dan pensiun,” kata Edy kepada wartawan di Aula Primbana Jalan Ngumban Surbakti Medan, Minggu (17/9/2017).
Dia bilang, tekad bulatnya untuk maju menjadi orang nomor satu di Sumatera Utara setelah mendapat dukungan warga suku Jawa pada 1 Juni 2017 lalu.
Menurutnya, populasi suku Jawa di Sumut paling tinggi, namun dia tidak ingin sepenuhnya mengandalkan dukungan dari suku Jawa.
“Saya orang Jawa, tapi orang Jawa jangan bangga karena jumlahnya terbanyak. Mari kita tingkatkan kualitas membangun Sumut. Orang Sumut tak ada yang serius urus Sumut, makanya saya pulang…!” kata Edy.
Disinggung siapa yang akan mendampinginya menjadi calon wakil gubernurnya, dia jawab akan mencarinya sendiri. Sebelumnya, Edy santer dikabarkan akan berpasangan dengan Ketua Palang Merah Indonesia Kota Medan, Musa Rajekshah alias Ijek.
“Saya harus jadi nomor satu, jadi gubernur, sampai hari ini saya belum punya calon pendamping. Dengan Ijek, saya sudah kenal dia. Kita cari yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.
Edy mengungkapkan, untuk menuju Sumut 1 dirinya sudah melamar ke semua partai politik. Soalnya, dia bukan kader partai sehingga tidak otomatis memiliki partai untuk menjadi perahu politiknya. Tapi dia belum mau memberitahukan partai mana saja yang akan mendukungnya.
Informasi yang beredar, Edy telah mendaftarkan diri ke Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem.
“Nanti kita beri tahu setelah SK-nya turun. Kan, bisa saja berubah. Mana tahu ada calon yang lebih baik dari saya menurut partai,” kata dia.
Menurutnya, keharmonisan antara gubernur dan wakilnya sangat berpengaruh terhadap pembangunan Sumatera Utara yang masyarakatnya terkenal majemuk.
Dia bilang, di Sumut, disharmonisasi banyak terjadi antara gubernur dan wakilnya. Kedua pimpinan daerah ini sering bertengkar yang dampaknya buruk pada program-program pembangunan.
“Kapan Sumut maju kalau gubernur sama wakilnya ribut terus? Makanya saya tak mau dikawinkan, biar saya cari wakil saya sendiri,” pungkasnya.
