Perhelatan pertemuan para kreditor multilateral, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia, akan berlangsung sebentar lagi. Sayangnya, konferensi akbar itu berlangsung di tengah duka Indonesia. Muncul pro-kontra, haruskah pertemuan itu tetap terlaksana?
Pihak yang kontra berpendapat, seharusnya pertemuan itu ditunda karena dana yang digunakan bisa diperuntukkan bagi penanganan korban gempa. Sementara bagi yang setuju pun, pertemuan itu dipenuhi catatan, terutama terkait dengan besaran dana yang harus dikeluarkan.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, mengatakan bahwa anggaran Rp 830 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk menggelar pertemuan itu terlampau besar. Untuk menggelar acara internasional seperti itu sudah cukup dengan anggaran 10 juta dolar AS atau sekitar Rp 118 miliar saja.
Versi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dana untuk mendukung pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 mencapai Rp 6,9 triliun. Anggaran yang cukup besar itu disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di beberapa destinasi. Di antaranya untuk keperluan pembangunan underpass Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana, dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung hingga mencapai Rp 4,9 triliun.
“Biasanya 10 juta dolar AS sudah hebat dan mewah,” ujar Rizal di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Jumat malam, 5 Oktober 2018.
Dengan alasan itu, kata Rizal, koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno tidak akan mengirimkan wakil ke pertemuan internasional yang digelar pada 8-14 Oktober 2018 itu. Sikap ini sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah.
Menurut Rizal, untuk perhelatan internasional, tugas penyelenggara hanya menyediakan venue, makanan, dan fasilitas antar-jemput. Rizal bahkan yakin tidak ada pertemuan serupa yang digelar semewah pertemuan kali ini.
“Kami pernah ikut, yang lain juga pernah ikut, biasa-biasa saja,” katanya. “Bahkan kalau makan paling disediain minuman, potato chips, snack. Kagak ada tuh makan-makan. Makan ya bayar sendiri.”
Pernyataan Rizal mengundang pertanyaan publik. Sebagai mantan menteri tentu ia mengerti seperti apa jalannya perhelatan ini. Jadi kritikan yang dilontarkan jelas punya dasar tersendiri.
Tak heran, dengan fakta tersebut muncul dugaan publik Tanah Air, bahwa Indonesia sedang mempromosikan diri agar mendapatkan bantuan lebih banyak lagi dari IMF maupun Bank Dunia. Apalagi, saat ini salah satu mantan pejabat Bank Indonesia (BI), Yuda Agung, tengah menjabat sebagai Executive Director IMF.
Apalagi sebagaimana diketahui, berdasarkan pernyataan pejabat BI beberapa waktu lalu, Indonesia dinyatakan telah bersih dari utang pada IMF sejak 2006. Seperti diketahui, Indonesia berutang pada IMF terkait krisis ekonomi 1997-1998, total sebesar US$ 9,1 miliar.
Apakah kekhawatiran itu beralasan? Tentu saja. Tengok data utang luar negeri dari BI. Lembaga moneter tertinggi itu mencatat, utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 358 miliar pada akhir Juli 2018. Angka itu meningkat 4,1 persen dibandingkan dengan periode sama 2017 (year on year/yoy). Jika dirupiahkan, utang luar negeri Indonesia itu setara Rp 5.191 triliun dengan asumsi Rp 14.500 per dolar AS.
Utang pemerintah dan bank sentral mencapai US$ 180,8 miliar dan utang swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 177,1 miliar. Sebuah kondisi yang menyebabkan pemerintah harus mencari sekoci utangan baru demi menambal anggaran belanja negara tahun depan.
Sayangnya persepsi publik Tanah Air kadung bertendensi negatif atas pinjaman IMF. Apalagi baru-baru ini Bloomberg mengeluarkan artikel tentang bagaimana gejolak ekonomi di Argentina berubah menjadi gejolak politik ketika Presiden Macri setuju atas pinjaman IMF senilai US$ 50 miliar (terbesar yang pernah ada) yang disetujui hanya dalam waktu tiga bulan saja. Ketika pinjaman itu disetujui, suku bunga di Argentina telah mencapai 60%.
Mengapa pemimpin Argentina itu mengambil keputusan berat tersebut? Padahal jika berkaca pada sejarah, jejak IMF di Argentina juga punya catatan tersendiri. Publik Negeri Tango menganggap uang IMF telah memberi racun pada negeri mereka hingga mereka keluar dari IMF pada 2001. Setelah lebih dari satu dekade, Macri pun memenangkan pemilu yang ketat pada 2015, dengan tagline kampanye pembelanjaan bebas.
Sasaran tembak
Tak pelak, perbedaan alokasi dana bencana dan penyelenggaraan konferensi IMF-Bank Dunia menjadi amunisi baru bagi kubu oposisi untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Calon presiden Prabowo Subianto pun menggelar konferensi pers pada Jumat, 5 Oktober 2018.
Intinya, Koalisi Prabowo menganjurkan agar pemerintah meninjau penyelenggaraan gelaran ini di tengah situasi bencana yang baru saja melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan Palu, Sulawesi Tengah. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Fuad Bawazier, koalisi Prabowo menyarankan agar pertemuan itu ditunda dan dananya digelontorkan untuk membantu korban bencana.
Banyak pihak menilai, pihak oposisi ingin memanfaatkan momen keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahwa anggaran penanganan bencana gempa di Palu dan Donggala sebesar Rp 560 miliar. Jumlah tersebut diklaim sesuai dengan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Nilai yang tentu lebih rendah dari anggaran perhelatan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bali pada Oktober ini.
Apakah pemerintah Jokowi akan tunduk pada tekanan para oposan? Siapa bilang? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, meyatakan bahwa sebanyak 32.000 orang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Angka ini di atas perkiraan pemerintah, yakni 19.000 orang.
Berdasarkan data per tanggal 3 Oktober 2018, tercatat 12.031 orang mendaftar melalui jalur dari pihak IMF-Bank Dunia secara online dan 19.404 mendaftar melalui panitia nasional. Angka tersebut akan semakin mendekati 32.000 jika memperhitungkan jumlah pendaftar pada 4 Oktober dan tamu-tamu dari sektor swasta di luar jalur registrasi resmi.
Lonjakan jumlah peserta tersebut menjadikan even di Indonesia ini sebagai pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia terbesar sepanjang sejarah. Menurut Menko Luhut, inilah saat tepat menggunakan pertemuan itu sebagai ajang untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia mampu mengelola negara dengan baik di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu sekalipun.
