MEDAN, SumutNews | Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemprov Sumut di lantik. Pelantikan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sumut, Eko Subowo di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (13/7/2018).
Kelima Pejabat Eselon II yang dilantikm, yaitu Ismael P. Sinaga, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumut, Zubaidi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut, Harianto Butar-butar, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumut, Arief Trinugroho, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut dan Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
Penjabat Gubernur Sumut, Eko Subowo mengatakan, pelantikan ini dilakukan guna mengisi kekosongan pada lima jabatan di lingkungan Pemprovsu yang selama ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Dengan diisinya kelima jabatan ini, maka Pemprovsu menjadi full team dan semakin kuat dan solid, karena seluruh pejabatnya sudah terisi,” katanya.
Ia menjelaskan, proses pengisian jabatan ini dimulai dengan seleksi terbuka oleh panitia seleksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejak awal tahun 2018.
“Kita telah memperoleh rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan pelantikannya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Eko mengingatkan, agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara agar mengejar ketertinggalan perekaman data base kependudukan dengan sistem jemput bola.
“Bagi masyarakat yang menginjak usia 17 tahun pada saat Pemilu 2019 yang akan datang, mereka sudah memiliki hak pilih. Sebelum 17 tahun bisa direkam dulu, tapi penerbitan KTP elektroniknya ketika berusia 17 tahun,” ujarnya.
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Eko juga meminta agar mempercepat proses perizinan memulai usaha dan juga segera menyambungkannya ke Sistem Online Single Submission (OSS), dengan leading sektor Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Dinas provinsi harus siap jika ada program yang berbeda nantinya bisa di linkan dengan sistem informasi ‘Si Cantik’ yang dibangun Kominfo,” pungkasnya.
Source :
