• Latest
  • Trending
Kunci Mati Ala Golkar

Kunci Mati Ala Golkar

July 25, 2018
Kemenhub Bangun Empat Bus Air

Kemenhub Bangun Empat Bus Air

March 10, 2020
Raja dan Ratu Belanda Kunjungi Danau Toba Jumat 13 Maret

Raja dan Ratu Belanda Kunjungi Danau Toba Jumat 13 Maret

March 10, 2020
Jokowi Teken Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Jadi Toba

Jokowi Teken Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Jadi Toba

March 10, 2020
Benarkah perusahaan di Indonesia mendanai gerakan separatis Papua?

Benarkah perusahaan di Indonesia mendanai gerakan separatis Papua?

March 10, 2020
Aksi Protes terhadap PT Toba Pulp milik grup APRIL terus berlanjut

Aksi Protes terhadap PT Toba Pulp milik grup APRIL terus berlanjut

March 6, 2020
Jalur Layang Kereta Api di Medan Mulai Dioperasikan

Jalur Layang Kereta Api di Medan Mulai Dioperasikan

December 4, 2019
Ibu dan 5 Anaknya asal Medan Ditemukan Hidup Terlantar di Hutan Malaysia

Ibu dan 5 Anaknya asal Medan Ditemukan Hidup Terlantar di Hutan Malaysia

December 4, 2019
Hakim PN Medan Diduga Dibunuh Orang Dekat

Hakim PN Medan Diduga Dibunuh Orang Dekat

December 3, 2019
Jelang Nataru, Kemenhub Mengukur Ulang Kapal bagi 124 Unit Kapal Danau Toba

Jelang Nataru, Kemenhub Mengukur Ulang Kapal bagi 124 Unit Kapal Danau Toba

December 3, 2019
Korupsi Wali Kota Medan, KPK Cegah Saksi Swasta ke Luar Negeri

Korupsi Wali Kota Medan, KPK Cegah Saksi Swasta ke Luar Negeri

November 30, 2019
Merokok Sembarangan, 18 Warga di Medan Disidang

Merokok Sembarangan, 18 Warga di Medan Disidang

November 30, 2019
Jelang Oprasi Lilin, Ditlantas Sumut Kekurangan Personil

Jelang Oprasi Lilin, Ditlantas Sumut Kekurangan Personil

November 29, 2019
Toba Berita
No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • North Korea
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United States
    • United Kingdom
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Free Speech
      • Democracy
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
Saturday, January 23, 2021
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • North Korea
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United States
    • United Kingdom
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Free Speech
      • Democracy
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Toba Berita
No Result
View All Result

Kunci Mati Ala Golkar

July 25, 2018
in Featured, Indonesia News, Korupsi, Politics, Sumatra Utara News
0
Home Featured
Post Views: 118

 

Kasus suap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Riau-1 kian berkepanjangan. Kasus yang melibatkan politisi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, dan pebisnis kawakan Johannes Kotjo ini kian tercium aroma politisnya. Bukan apa-apa, kasus yang diduga merugikan negara ratusan miliar ini, merembet tak hanya ke arah PLN sebagai pemegang monopoli bisnis listrik, tetapi juga Partai Golkar.

Oleh banyak pengamat politik nasional, operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di rumah Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, jelas bukan operasi main-main. Sebagai elite ring 1 Partai Beringin, tak mungkin Idrus akan membiarkan tindakan pelanggaran hukum terjadi begitu saja di rumahnya. Ini yang juga diendus KPK.

Mengapa Idrus “bersedia” memfasilitasi pertemuan antara Eni dan Johannes Kotjo di rumahnya? Tak salah kemudian bila lembaga antirasuah ini melakukan pemeriksaan 11 jam terhadap politisi kawakan Golkar yang tengah menjabat sebagai Menteri Sosial itu.

Namun, peran Idrus sebagai fasilitator pertemuan antara Eni dan Johannes Kotjo dibantah oleh Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman. Saat itu, menurut Maman, Eni tengah menghadiri acara ulang tahun putri Idrus. Saat penjemputan berlangsung, Maman hadir di sana.

“Jadi perlu saya klarifikasi bahwa tidak ada OTT di rumah Mensos, lebih tepatnya KPK menjemput ES di rumah Pak Mensos,” kata Maman melalui keterangan tertulis, Jumat (13/7/2018).

Apa pun yang terjadi, sebagai lembaga profesional, KPK tentu tak akan sembarangan melakukan operasi. Apalagi ini terjadi di rumah pejabat tinggi negara, kediaman seorang menteri. Jika tidak punya petunjuk dan bukti kuat, tak akan mungkin lembaga yang dikomandoi Agus Rahardjo ini begitu percaya diri dengan hasil operasi yang berakhir sukses.

Yang menjadi pertanyaan publik, dari mana KPK memperoleh petunjuk tersebut? Apakah KPK tak jeri ataupun takut melakukan OTT terkait kasus korupsi di rumah salah satu petinggi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK? Jawabannya hanya KPK yang tahu dan mengerti.

Namun, yang pasti, setelah kasus Setya Novanto dan yang terakhir menimpa Eni Saragih, publik melihat sebuah pola yang mengarah pada sebuah tindakan beraroma politik Partai Golkar. Apalagi, Idrus belum lama juga diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan satelit pengamanan laut bernilai triliunan rupiah.

Apakah tekanan yang kian menghebat atas Golkar menandakan partai itu berpotensi besar loncat dari kubu Jokowi dan membentuk aliansi politik baru? Tak ada yang tahu selain elite Golkar. Namun, dengan daya tawar Golkar yang masih kuat, yakni dengan mengajukan sang ketua umum Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi ataupun mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden (capres), jelas menggandeng partai bentukan Orde Baru ini butuh usaha nan luar biasa. Apalagi, jika melihat peluang Golkar untuk menyeberang dari koalisi terkini.

Peluang ini diamini oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Ia melihat potensi Partai Golkar keluar dari koalisi Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Menurut dia, Golkar bisa saja membentuk poros baru bersama partai lain. Yang paling berpeluang tentu sinergi baru dengan Partai Demokrat.

Hendri mengatakan, Airlangga bisa saja dipasangkan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Masalahnya adalah umur putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu harus 40 tahun saat masa pendaftaran. Oleh karena itu, sebagaimana diketahui publik, kian santer terdengar bahwa Demokrat akan mengusung Tuan Guru Bajang Zainul Madji sebagai cawapres.

Di sisi lain, Hendri melihat sinyal kepindahan Golkar berdasar manuver Airlangga bertandang ke kediaman SBY, beberapa waktu lalu. Meski usai pertemuan Airlangga disebut mengajak Demokrat berkoalisi dengan Jokowi, Hendri melihat kebalikannya. “Bamsoet bilang Airlangga ketemu SBY untuk ajak SBY koalisi, nggak mungkin, saya melihatnya kebalik, SBY 10 tahun jadi presiden. Yang bisa terjadi SBY ajak Airlangga koalisi,” ucapnya.

Apakah pasangan Airlangga-TGB akan terealisasi? Masih begitu sumir untuk memastikan. Apalagi perkembangan baru begitu dinamis. Ketika TGB mengejutkan publik dengan pernyataan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat. Banyak kalangan berpendapat bahwa inilah taktik masterpiece ala SBY. Dengan mengundurkan diri, TGB akan punya kans lebih besar untuk menjadi pendamping Jokowi.

Apakah dengan itu TGB akan serta merta lepas dari pengaruh SBY? Siapa bilang? Tengok saja kemenangan Demokrat di daerah asal TGB di Provinsi NTB. Boleh dibilang, SBY takkan melepas begitu saja TGB. Sedangkan ia telah lama menjadi ujung tombak kampanye Demokrat setelah hancur lebur didera berbagai cobaan. Oleh karena itu tak salah bila banyak pengamat mengatakan, siapapun pemenang Pilpres 2019 nanti, pasti tetap ada pengaruh SBY didalamnya.

Benarkah itu? Sebagaimana yang diketahui publik, selain rencana berkoalisi dengan kubu Prabowo Subianto atau Jokowi, Demokrat juga terlihat begitu sengit menyiapkan poros ketiga, yakni berkoalisi dengan Golkar. Jika berhasil, ini kian menguatkan langkah politik SBY menjadi “King Maker” di dunia politik nasional.

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menilai bahwa Golkar masih berpeluang membuat koalisi baru bila Airlangga tidak diambil sebagai cawapres oleh Jokowi. Dan parpol koalisi Jokowi yang berpeluang bergabung ke koalisi baru ketika cawapres Jokowi tidak hanya Golkar.

“Golkar akan jadi contoh. Kalau Golkar akhirnya memilih untuk maju, maka akan ada peluang bersama Demokrat membentuk poros baru. Bagaimanapun, Golkar partai besar, wajar bila Golkar menawarkan cawapres kepada Jokowi,” kata Rachland kepada wartawan, Selasa (17/7).

Yang juga menarik, ketika Demokrat tengah begitu gencar mendekati Golkar, sesepuh sekaligus Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan bersedia kembali mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019 apabila konstitusi memperbolehkan dirinya kembali menjabat sebagai wapres untuk ketiga kalinya. “Nanti kita lihat perkembangannya, demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja, (tetapi) bicara tentang bangsa ke depan. Ya tergantung nanti penilaian bangsa ke depan macam mana,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (17/7).

Pernyataan ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi. Ditemui secara terpisah, Sofjan mengatakan bahwa JK menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, apabila undang-undang memperbolehkan jabatan wapres lebih dari dua periode, JK bersedia kembali mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019.

Dengan melihat keadaan terkini, jelas Golkar berada di tengah pusaran. Pihak-pihak yang ingin menjegal Jokowi menempuh periode kedua akan punya amunisi ampuh jika Golkar menyeberang. Jika tidak, Jokowi juga harus menyiapkan kompensasi sepadan bila ingin mempertahankan Golkar terus berada di tengah koalisinya.

Tak salah bila kemudian publik menilai bahwa kasus suap Eni Saragih dan Johanes Kotjo hanya sasaran antara. Semata sebuah aksi politis yang ujung-ujungnya menginginkan keteduhan Beringin menaungi mereka.

Source :
thepressweek.com
Tags: DEMOKRATGOLKARjokowiJUSUF KALLAKASUS SUAP RIAU-1KOALISI GOLKAR DAN DEMOKRATKPKPLN
Next Post
Aksi Bakal Calon Legislatif Ini Mengundang Perhatian, Siapa Saja?

Aksi Bakal Calon Legislatif Ini Mengundang Perhatian, Siapa Saja?

Translate

Popular Post

Kemenhub Bangun Empat Bus Air
Featured

Kemenhub Bangun Empat Bus Air

March 10, 2020
0

  Dalam mendukung terlaksananya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Jayapura Provinsi Papua serta percepatan pembangunan di wilayah Kawasan...

Read more
Raja dan Ratu Belanda Kunjungi Danau Toba Jumat 13 Maret

Raja dan Ratu Belanda Kunjungi Danau Toba Jumat 13 Maret

March 10, 2020
Jokowi Teken Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Jadi Toba

Jokowi Teken Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Jadi Toba

March 10, 2020
Benarkah perusahaan di Indonesia mendanai gerakan separatis Papua?

Benarkah perusahaan di Indonesia mendanai gerakan separatis Papua?

March 10, 2020
Aksi Protes terhadap PT Toba Pulp milik grup APRIL terus berlanjut

Aksi Protes terhadap PT Toba Pulp milik grup APRIL terus berlanjut

March 6, 2020
  • About Us
  • Creative Commons
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Contact Us

Topics

Follow Us

About Us

Toba Berita is part of Toba Berita Media Group LLC, which delivers daily news around the globe.

© 2011 Toba Berita

No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • North Korea
      • China
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United States
    • United Kingdom
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Free Speech
      • Democracy
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011 Toba Berita