Kasus suap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Riau-1 kian berkepanjangan. Kasus yang melibatkan politisi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, dan pebisnis kawakan Johannes Kotjo ini kian tercium aroma politisnya. Bukan apa-apa, kasus yang diduga merugikan negara ratusan miliar ini, merembet tak hanya ke arah PLN sebagai pemegang monopoli bisnis listrik, tetapi juga Partai Golkar.
Oleh banyak pengamat politik nasional, operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di rumah Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, jelas bukan operasi main-main. Sebagai elite ring 1 Partai Beringin, tak mungkin Idrus akan membiarkan tindakan pelanggaran hukum terjadi begitu saja di rumahnya. Ini yang juga diendus KPK.
Mengapa Idrus “bersedia” memfasilitasi pertemuan antara Eni dan Johannes Kotjo di rumahnya? Tak salah kemudian bila lembaga antirasuah ini melakukan pemeriksaan 11 jam terhadap politisi kawakan Golkar yang tengah menjabat sebagai Menteri Sosial itu.
Namun, peran Idrus sebagai fasilitator pertemuan antara Eni dan Johannes Kotjo dibantah oleh Politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman. Saat itu, menurut Maman, Eni tengah menghadiri acara ulang tahun putri Idrus. Saat penjemputan berlangsung, Maman hadir di sana.
“Jadi perlu saya klarifikasi bahwa tidak ada OTT di rumah Mensos, lebih tepatnya KPK menjemput ES di rumah Pak Mensos,” kata Maman melalui keterangan tertulis, Jumat (13/7/2018).
Apa pun yang terjadi, sebagai lembaga profesional, KPK tentu tak akan sembarangan melakukan operasi. Apalagi ini terjadi di rumah pejabat tinggi negara, kediaman seorang menteri. Jika tidak punya petunjuk dan bukti kuat, tak akan mungkin lembaga yang dikomandoi Agus Rahardjo ini begitu percaya diri dengan hasil operasi yang berakhir sukses.
Yang menjadi pertanyaan publik, dari mana KPK memperoleh petunjuk tersebut? Apakah KPK tak jeri ataupun takut melakukan OTT terkait kasus korupsi di rumah salah satu petinggi parpol pendukung pemerintahan Jokowi-JK? Jawabannya hanya KPK yang tahu dan mengerti.
Namun, yang pasti, setelah kasus Setya Novanto dan yang terakhir menimpa Eni Saragih, publik melihat sebuah pola yang mengarah pada sebuah tindakan beraroma politik Partai Golkar. Apalagi, Idrus belum lama juga diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan satelit pengamanan laut bernilai triliunan rupiah.
Apakah tekanan yang kian menghebat atas Golkar menandakan partai itu berpotensi besar loncat dari kubu Jokowi dan membentuk aliansi politik baru? Tak ada yang tahu selain elite Golkar. Namun, dengan daya tawar Golkar yang masih kuat, yakni dengan mengajukan sang ketua umum Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi ataupun mengajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden (capres), jelas menggandeng partai bentukan Orde Baru ini butuh usaha nan luar biasa. Apalagi, jika melihat peluang Golkar untuk menyeberang dari koalisi terkini.
Peluang ini diamini oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Ia melihat potensi Partai Golkar keluar dari koalisi Jokowi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Menurut dia, Golkar bisa saja membentuk poros baru bersama partai lain. Yang paling berpeluang tentu sinergi baru dengan Partai Demokrat.
Hendri mengatakan, Airlangga bisa saja dipasangkan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Masalahnya adalah umur putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu harus 40 tahun saat masa pendaftaran. Oleh karena itu, sebagaimana diketahui publik, kian santer terdengar bahwa Demokrat akan mengusung Tuan Guru Bajang Zainul Madji sebagai cawapres.
Di sisi lain, Hendri melihat sinyal kepindahan Golkar berdasar manuver Airlangga bertandang ke kediaman SBY, beberapa waktu lalu. Meski usai pertemuan Airlangga disebut mengajak Demokrat berkoalisi dengan Jokowi, Hendri melihat kebalikannya. “Bamsoet bilang Airlangga ketemu SBY untuk ajak SBY koalisi, nggak mungkin, saya melihatnya kebalik, SBY 10 tahun jadi presiden. Yang bisa terjadi SBY ajak Airlangga koalisi,” ucapnya.
Apakah pasangan Airlangga-TGB akan terealisasi? Masih begitu sumir untuk memastikan. Apalagi perkembangan baru begitu dinamis. Ketika TGB mengejutkan publik dengan pernyataan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat. Banyak kalangan berpendapat bahwa inilah taktik masterpiece ala SBY. Dengan mengundurkan diri, TGB akan punya kans lebih besar untuk menjadi pendamping Jokowi.
Apakah dengan itu TGB akan serta merta lepas dari pengaruh SBY? Siapa bilang? Tengok saja kemenangan Demokrat di daerah asal TGB di Provinsi NTB. Boleh dibilang, SBY takkan melepas begitu saja TGB. Sedangkan ia telah lama menjadi ujung tombak kampanye Demokrat setelah hancur lebur didera berbagai cobaan. Oleh karena itu tak salah bila banyak pengamat mengatakan, siapapun pemenang Pilpres 2019 nanti, pasti tetap ada pengaruh SBY didalamnya.
Benarkah itu? Sebagaimana yang diketahui publik, selain rencana berkoalisi dengan kubu Prabowo Subianto atau Jokowi, Demokrat juga terlihat begitu sengit menyiapkan poros ketiga, yakni berkoalisi dengan Golkar. Jika berhasil, ini kian menguatkan langkah politik SBY menjadi “King Maker” di dunia politik nasional.
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menilai bahwa Golkar masih berpeluang membuat koalisi baru bila Airlangga tidak diambil sebagai cawapres oleh Jokowi. Dan parpol koalisi Jokowi yang berpeluang bergabung ke koalisi baru ketika cawapres Jokowi tidak hanya Golkar.
“Golkar akan jadi contoh. Kalau Golkar akhirnya memilih untuk maju, maka akan ada peluang bersama Demokrat membentuk poros baru. Bagaimanapun, Golkar partai besar, wajar bila Golkar menawarkan cawapres kepada Jokowi,” kata Rachland kepada wartawan, Selasa (17/7).
Yang juga menarik, ketika Demokrat tengah begitu gencar mendekati Golkar, sesepuh sekaligus Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyatakan bersedia kembali mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019 apabila konstitusi memperbolehkan dirinya kembali menjabat sebagai wapres untuk ketiga kalinya. “Nanti kita lihat perkembangannya, demi bangsa dan negara. Ini kita tidak bicara pribadi saja, (tetapi) bicara tentang bangsa ke depan. Ya tergantung nanti penilaian bangsa ke depan macam mana,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (17/7).
Pernyataan ini juga dikonfirmasi oleh Ketua Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi. Ditemui secara terpisah, Sofjan mengatakan bahwa JK menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, apabila undang-undang memperbolehkan jabatan wapres lebih dari dua periode, JK bersedia kembali mendampingi Jokowi dalam pilpres 2019.
Dengan melihat keadaan terkini, jelas Golkar berada di tengah pusaran. Pihak-pihak yang ingin menjegal Jokowi menempuh periode kedua akan punya amunisi ampuh jika Golkar menyeberang. Jika tidak, Jokowi juga harus menyiapkan kompensasi sepadan bila ingin mempertahankan Golkar terus berada di tengah koalisinya.
Tak salah bila kemudian publik menilai bahwa kasus suap Eni Saragih dan Johanes Kotjo hanya sasaran antara. Semata sebuah aksi politis yang ujung-ujungnya menginginkan keteduhan Beringin menaungi mereka.
