Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berhati-hati dan memperhatikan sistem perizinan serta pengadaan barang dan jasa. KPK menyebut isu perizinan serta pengadaan barang dan jasa di Sulsel bermasalah.
“Saya tidak bisa memberikan soal perbandingan daerah lain, saya ingin katakan isu perizinan dan barang jasa di Sulsel pun bermasalah,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat ditemui di Anjungan Pantai Losari Makassar, Minggu (21/10/2018).
Syarif akan menemui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan kepala daerah lainnya untuk membahas masalah perizinan serta pengadaan barang dan jasa yang bermasalah. “Isu berhubungan perijinan dan barang jasa bisa dibicarakan dan ditekan,” ujarnya.
Menurut Syarif ada beberapa daerah yang menjadi perhatian KPK dalam penindakan korupsi. Daerah tersebut antara lain Riau, Sumatera Utara, Aceh, Papua dan Banten.
“Ada beberapa pilot project provinsi KPK, misalnya Riau sekarang sudah tiga Gubernur masuk penjara, Sumatra Utara, Aceh, Papua dan Banteng itu dianggap betul-betul,” jelasnya.
Syarif berharap sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk sistem perizinan satu pintu.
“Iya salah satu sistem pengadaan barang jasa, perizinan satu pintu dan kita ingin putus perizinan dan pertemuan antara individu atau satu orang dengan orang lain,” tuturnya.
