LABUHANBATU – Saat monitoring di Kabupaten Labuhanbatu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berharap tindak pidana korupsi di seluruh provinsi menurun, terkhusus di Sumatera Utara.
Hal ini dikatakan Ketua Satgas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Wilayah I Juriawan Supriani, pada rapat monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegritas pemerintah kabupaten/kota yang berlangsung di Ruang Data dan Karya Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (7/6/2018).
Juriawan mengatakan, pada tahun 2017 KPK hanya melakukan aksi pencegahan di 24 provinsi, dan di tahun 2018 KPK melakakukan aksi di seluruh Indonesia, Labuhanbatu merupakan wilayah terakhir yang dikunjungi untuk pelaksaan monev pada tahap pertama di Sumatera Utara.
“Tahun lalu Sumatera Utara stigma korupsinya sangat tinggi, dan mudah-mudahan bisa berkurang dengan dilakukannya aksi pencegahan oleh KPK. Jika ada informasi masyarakat masuk ke KPK setelah dilakukan proses dan datanya akurat, itu akan langsung dilakukan penindakan dari KPK,” ungkapnya.
Menurutnya, informasi yang paling bagus adalah informasi yang sumbernya dari lingkungan internal pemerintahan itu sendiri. Makanya, Juriawan berharap, dalam melakukan kegiatan aksi pencegahan, ada informasi yang bagus sehingga bisa langsung ditindaklanjuti.
“Dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan semoga dapat terintegritas, sehingga mampu mengurangi tindak pidana korupsi, dalam pelaksanaan barang dan jasa kami tekankan untuk menutup celah korupsi, dari sisi kelembagaan ULP merupakan unit yang sangat penting dalam pengadaan, dan diharapkan dapat menjadi lembaga yang indevenden,” tutupnya.
Bupati Labuhanbatu H.Pangonal Harahap didampingi Sekretaris Daerah Ahmad Muflih selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang kepada KPK dan para peserta rapat yang berasal dari 4 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan semoga dapat bersama-sama mendukung suksesnya pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.”Hal ini merupakan kesempatan bagi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memahami pencegahan korupsi dalam pngelolaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia,” sebut Bupati.
Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni, Sekretaris Daerah Labuhanbatu selatan, Sekretaris Daerah Labuhanbatu Utara, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, seluruh OPD pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dan seluruh peserta rapat yang terdiri dari 4 Kabupaten/Kota.
