Kisruh antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dan perusahaan pulp and paper PT RAPP pun akhirnya mereda. Menteri Siti secara diplomatis mengatakan kepada media bahwa revisi RKU PT RAPP kini tengah diproses di Sekjen Kementerian LHK, Bambang Hendroyono selaku ketua tim penilai. Meski demikian, dirinya telah memastikan revisi RKU tersebut telah sesuai dengan PP Nomor 57/2016.
Menurut Siti, secara prinsip dokumen terbaru yang telah diserahkan sudah sesuai dengan PP. Hal ini diartikan oleh pemerintah bahwa RAPP akan memastikan bahwa mereka tidak akan menanam di daerah atau lahan gambut yang memiliki fungsi lindung.
Terkait kepastian lahan pengganti, kata Menteri Siti, masih akan didiskusikan kembali. Namun, dia memastikan tidak ada kendala pada lahan pengganti.
Dalam pemberian lahan pengganti, pemerintah akan melihat kekuatan menanam perusahaan. Dari informasi yang diperoleh terkait kekuatan menanam PT RAPP, yakni 39.000 hektare per tahun.
Menteri Siti mengatakan, lahan pengganti merupakan instrumen akhir. Instrumen utama, kata dia, yakni perusahaan mau memanfaatkan lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Selain itu, perusahaan juga secara maksimal memanfaatkan area perhutanan sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, Menteri Siti memastikan pasokan bahan baku industri tidak akan terganggu.
Sebelumnya, Bambang Hendroyono menyampaikan pemberian lahan pengganti akan diberi 15.000 hektare per tahun atau sesuai dengan kemampuan menanam perusahaan. Direktur Hubungan Korporasi PT RAPP, Agung Laksamana, pun telah menyampaikan kepada media bahwa perusahaannya telah melakukan penyempurnaan RKU serta siap bekerja sama dengan pemerintah.
Apa yang dilakukan Menteri Siti Nurbaya pun melegakan banyak pihak. Tak terkecuali para pekerja. Maklum saja, akibat kebijakan itu pihak perusahaan ditengarai telah melakukan kegiatan merumahkan sebagian karyawan, demi menjaga tingkat efisiensi.
Agung Laksamana, Corporate Affairs RAPP, juga mengatakan, akibat kebijakan Kementerian LHK, telah terjadi penghentian operasional hingga 4.600 karyawan hutan tanaman industri (HTI) dan transpor dirumahkan bertahap. Sebanyak 1.300 karyawan berpotensi dirumahkan beberapa minggu ke depan dan pemutusan kontrak kerja dengan mitra pemasok secara total lebih 10.200 karyawan.
Tekanan dari Atasan
Sementara itu, walaupun dianggap melegakan, banyak kalangan menilai kebijakan yang diambil oleh sang menteri tak lepas dari perintah langsung dari atasannya, yakni presiden atau wakil presiden. Hal ini menjadi wajar adanya. Apalagi bila mengingat PT RAPP kini adalah salah satu eksportir kertas dan bubur kertas terbesar di dunia, bahkan berpotensi menduduki jajaran tiga besar produsen kertas dunia bila seluruh kapasitas produksi di pabrik barunya beroperasi normal.
Tekanan terhadap Siti kian kentara ketika publik menyaksikan betapa Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memberi pernyataan akan melakukan kebijakan-kebijakan apa pun yang diperlukan agar pemerintah bisa meningkatkan investasi dan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bukan apa-apa, mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2017 hanya tumbuh 5,06 persen, atau di bawah target pemerintah sebesar 5,2 persen hingga 5,4 persen.
Salah satu upaya meningkatkan ekspor, menurut Wapres JK, adalah mendorong percepatan 16 kesepakatan perjanjian perdagangan bebas di antaranya, dengan Australia, Uni Eropa (UE), Inggris, dan Turki. JK juga mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah tepat dan cepat memanfaatkan bagusnya harga komoditas global, termasuk mengintensifkan ekspor melalui perjanjian perdagangan.
JK mengungkapkan, pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur guna mendorong masuknya investasi agar kementerian terkait segera merealisasi percepatan penyelesaian sejumlah perundingan perjanjian perdagangan bebas pada 2017 dan 2018. Dari situ, suka tidak suka pemerintah harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kelayakan investasi yang baik.
Apalagi pemerintah tengah membidik dan menggalakkan pencarian pasar baru sebagai antisipasi gejolak ekonomi global. Negara-negara seperti Turki, Peru, Mozambique, Nigeria, Kenya, Maroko, Afrika Selatan, Sri Lanka, Banglades, Eurasia, Gulf Country Coop (Timur Tengah) dan Kanada menjadi incaran.
Di sisi lain, banyak kalangan yang menilai, langkah yang dilakukan Menteri Siti secara sepihak adalah sah-sah saja secara administratif. Akan tetapi, jika melihat momentum ekonomi sekaligus pengukuran dampak susulan, jelas kebijakan Siti terhadap RAPP kurang kondusif dan tak peka momentum.
Apalagi, terbukti ada sekitar 85 perusahaan HTI yang harus mengajukan revisi RKU karena areal konsesinya terindikasi terdapat fungsi lindung ekosistem gambut. Walaupun dari data sebanyak 12 RKU perusahaan HTI di antaranya telah disahkan oleh Kementerian LHK.
Akan tetapi, dengan tersedatnya suplai, banyak kalangan khawatir, pangsa pasar kertas dan bubur kertas global akan kembali dikuasai oleh negara-negara broker, yang punya dana berlebih untuk mengijon produk pulp dan kertas. Ancaman terhadap suplai kian kentara karena diketahui, berdasarkan data Badan Restorasi Gambut, dari 2,4 juta hektare lahan yang perlu direstorasi, 1,4 juta hektare di antaranya berada di area konsesi.
