Publik Indonesia diguncang oleh berita mengejutkan. Laman berita Asia Sentinel menurunkan artikel tentang patgulipat di balik Bank Century hingga menjadi Bank Mutiara, yang akhirnya jatuh ke tangan Bank J Trust. Diklaim, artikel ini berdasarkan investigasi panjang yang kemudian disarikan oleh dan ditulis langsung oleh pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen. Dalam artikel itu terungkap adanya konspirasi mencuri uang negara hingga US$ 12 miliar dan mencucinya melalui perbankan internasional.
Berthelsen mendasarkan tulisannya pada laporan hasil investigasi setebal 488 halaman sebagai gugatan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius, pekan lalu. Artikel berjudul “Indonesia’s SBY Government: ‘Vast Criminal Conspiracy’” itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencurian uang dan mencucinya di bank-bank mancanegara.
Yang menarik perhatian adalah, artikel ini muncul ketika publik Indonesia tengah juga dibuat terperanjat oleh manuver politik pihak-pihak yang akan berkontestasi dalam pemilihan legislatif dan presiden 2019. Penunjukan Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo sebagai pasangan calon wakil presiden, hingga terpilihnya sahabat Sandi, pengusaha muda sukses Erick Thohir, sebagai “campaign manager” kubu Jokowi.
Sebagaimana diketahui, nama Erick moncer ketika pada 2013 membeli saham klub sepakbola kaya dan terkenal asal Italia, Inter Milan. Konon, keberhasilan Erick tak lepas dari nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga Massimo Moratti, Raja Minyak Italia, luluh dan mau melepas posisinya sebagai Presiden Inter Milan.
Bagaimana reaksi para pendukung mantan Presiden ke-6 Indonesia tersebut?
Sontak Partai Demokrat sebagai partai asal SBY berang. Demokrat menyebut artikel itu berita sampah. “Berita sampah nggak usah ditanggapilah. Ini tahun politik, jadi itu pasti berita sampah itu. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
Laporan itu juga dibantah oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. “Artikel di Asia Sentinel itu begitu berlebihan, terlalu merekayasa opini. Tidak ada fakta yang bisa kita hubungkan sama sekali, yang menyatakan Bank Century tempat pencucian uang Demokrat. Saya menyatakan, artikel tersebut halusinasi,” ujarnya kepada BeritaSatu.com di Jakarta, Rabu (12/9/2018).
Dikatakan, pihaknya kini sedang mengkaji pemberitaan dimaksud. Langkah hukum akan diambil seandainya artikel tersebut layak ditindaklanjuti. “Kami anggap ini fitnah. Kalau layak, pasti kami tindak lanjuti ke proses hukum. Saya yang mengambil langkah,” ujarnya.
Ferdinand melanjutkan, adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ujar Ferdinand, bila Bank Century disebut menyimpan uang Demokrat. “Saat data dibuka, uang terbesar di Bank Century itu milik pengusaha, bukan uang Pak SBY. Bahkan, di Bank Century tidak ada orang-orang Partai Demokrat yang menaruh uang,” ujarnya.
Ia menuturkan, proses politik di DPR sudah membuka dengan terang benderang kasus Bank Century. Selain itu, para pihak yang terlibat juga telah divonis. “Kalau kita ikuti proses politik dan hukum terkait penanganan Bank Century, sama sekali tidak menyinggung adanya aliran dana untuk Demokrat atau elite partai, apalagi Pak SBY,” tuturnya.
Wakil Sekjen Demokrat, Andi Arief, menyebut isu Bank Century merupakan bahan basi yang terus diolah pihak berkepentingan. Andi meminta skandal itu ditanyakan langsung ke politikus yang akhirnya diputus bebas oleh Mahkamah Agung lewat PK, Misbakhun.
“Lagu lama, kasus Century diulang-ulang. Tanya sama mantan napi kasus Century Misbakhun yang paham soal Century karena dia dan perusahaannya yang menjadi pelaku,” kata Andi.
Andi tegas menyebut artikel Asia Sentinel merupakan hoax alias tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Andi meminta Sri Mulyani selaku Menteri Keungan di era SBY –kini menjabat Menkeu era Presiden Jokowi– menjelaskan utuh soal Century.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengomentari pemberitaan Asia Sentinel tentang patgulipat Bank Century hingga menjadi Bank Mutiara yang dibeli J Trust. Menurut Fahri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menjadi bagian dari kejahatan terkait Bank Century.
“Yang kurang dari dokumen itu adalah keterlibatan KPK sejak 2010 menutupi peristiwa pidana dan pencucian uangnya,” kata Fahri menjawab JPNN.com, Rabu (12/9/2018).
Mantan wakil sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menuturkan, kasus Century sebenarnya sudah sangat terang. “Tetapi, oleh KPK dibikin gelap,” ujarnya.
Selain itu, Fahri juga menilai kongkalikong kasus Century yang dibongkar media asing tersebut bukan hal baru. “Dokumen itu tidak ada yang baru karena kami mengaudit kasus itu sampai tiga kali,” katanya.
Lantas, bagaimana soal dugaan keterlibatan SBY dalam dokumen tersebut? Fahri mengatakan, berdasar temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century, inti persoalannya ada di perbankan.
Tudingan Serius
Di sisi lain, pihak Asia Sentinel mengklaim bahwa laporan hasil investigasi itu memang tak bisa dianggap main-main karena merujuk pada analisis forensik atas berbagai bukti yang kemudian dikompilasi oleh satuan tugas khusus investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta negara-negara lainnya. Laporan itu dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah yang menyeret keterlibatan lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (UOB) Singapura, dan lainnya.
Merujuk artikel itu, Bank Century dituduh menjadi pintu masuk untuk merampok uang negara. Ada rekayasa untuk menetapkan Century sebagai bank gagal pada 2008. Asia Sentinel bahkan menyebut Bank Century sebagai “Bank SBY” karena lembaga keuangan hasil merger tiga bank itu menyimpan dana gelap terkait partai yang dipimpin SBY, Presiden Indonesia kala itu. Bank Century lantas disuntik modal pada 2008 dan berubah nama menjadi Bank Mutiara setelah diakuisisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kejahatan terkini yang terungkap adalah misteri dana yang ditawarkan J Trust senilai US$ 989,1 juta atau sekitar Rp 14 triliun pada 2013 untuk membeli Bank Mutiara. Hanya saja sumber dana untuk penawaran J Trust tak pernah teridentifikasi.
Meski demikian, J Trust tetap mengakuisisi Bank Mutiara pada 2014. Berdasar laporan investigasi itu pula para pejabat Indonesia menyetujui J Trust sebagai pihak yang pas dan tepat untuk pembeli Bank Mutiara, meski lembaga keuangan asal Jepang itu tak mengelolanya sebagaimana bank komersial.
Hanya saja, tak ada bukti bahwa J Trust membayar US$ 366,67 juta untuk membeli Bank Mutiara. Catatan LPS mengindikasikan J Trust hanya membayar 6,8 persen dari total kesepakatan atau US$ 24,14 juta di muka, itu pun dalam waktu 33 hari setelah tanggal penjualan. Sisanya ditutup dengan promissory note Bank Indonesia melalui LPS. Berdasar catatan LPS pada 2015, sebuah perusahaan asuransi menuliskan angka Rp 3,06 triliun pada promissory note syariah.
Dalam skema itu pula muncul nama bankir top Kartika Wirjoatmodjo yang kini menjadi direktur utama Bank Mandiri. Kartika merupakan kepala eksekutif LPS saat kesepakatan pembelian Bank Mutiara.
Weston Capital International dalam gugatannya menyebut kesepakatan pembelian Bank Mutiara yang dirancang Kartika beserta pihak lain justru sarat konspirasi, ilegal, dan tidak transparan guna menjarah aset LPS dalam jumlah US$ 1,05 miliar selama 10 tahun. “Dalam rangka memperkaya para kleptokrat dengan mengakali Indonesia serta kreditur prioritas, yakni para penggugat,” demikian tertulis di artikel laman berita yang berbasis di Hong Kong itu.
Weston memang telah melancarkan kampanye hukum melalui berbagai pengadilan di berbagai negara selama lima tahun ini untuk mengembalikan uangnya sebesar US$ 620 juta yang dicuri dalam kurun waktu 2008-2015. Perusahaan yang berbasis di Mauritius itu merasa dicurangi melalui penjualan Bank Mutiara oleh LPS yang tak transparan, disertai penggelapan dan pencucian uang. Total jenderal jumlah gugatan Weston beserta anak perusahannya atas kasus itu mencapai US$ 1,24 miliar atau sekitar Rp 18,3 triliun.
Untuk kasus pengucuran dana talangan ke Bank Century memang telah menjadi fokus KPK. Kasus itu telah membuat mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya, menjadi pesakitan. Sumber Asia Sentinel mengungkap adanya penyelidikan KPK terhadap LPS dan Kartika. Namun, sumber itu meragukan keberanian KPK untuk menggarap SBY.
Asia Sentinel juga menulis, sebuah kelompok gabungan 30 pejabat teras di pemerintah Indonesia telah bekerja sama selama 15 tahun untuk mencuri, melakukan pencucian uang, dan menyembunyikannya hingga mencapai lebih dari US$ 6 miliar. Kejahatan itu dilakukan atas dasar perintah Presiden SBY dan Boediono.
Bagaimana kelanjutan kasus ini? Hanya waktu yang bisa memperlihatkan di mana ujungnya.
