Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah digempur oleh fluktuasi harga batu bara dan depresiasi nilai tukar rupiah, kini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dihantam persoalan pelik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, terkait kasus dugaan suap pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Riau-1. Dalam hal ini penyidik meminta keterangan Sofyan sebagai saksi.
Sebagaimana diketahui publik, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni Maulani Saragih, Wakil Komisi VII DPR dari Partai Golkar. Bersama Eni, ditangkap pula komisaris perusahaan Blackgold Natural Resources, perusahaan penyedia batu bara dengan anak perusahaan bernama Samantaka Resource. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.
Apa hubungannya dengan Sofyan? Apakah KPK mengendus keterlibatan mantan Dirut Bank BRI tersebut?
Kepada media, juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengungkap bahwa lembaga antirasuah itu akan mengonfrontasi temuan-temuan yang ada dengan Sofyan, terutama setelah KPK melakukan operasi penggeledahan di rumahnya pada Minggu 15 Juli 2018. Setidaknya KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti.
Selain rumah, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor PLN yang berada di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018). Seperti di rumah Sofyan, di kantornya pun penyidik melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang diduga terkait perkara ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini bahwa KPK maupun PLN akan bersikap profesional. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga membantah bahwa kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1 akan memengaruhi minat investor di bidang ketenagalistrikan.
“Tidaklah (mengurangi minat investasi). Saya rasa masyarakat tetap ingin listrik ada semua,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial, di kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/7).
Tahun ini, investasi sektor ketenagalistrikan ditargetkan US$ 12,2 miliar atau turun dibandingkan tahun lalu, US$ 24,88 miliar. Penurunan tersebut terjadi karena pengerjaan beberapa proyek listrik dialihkan ke tahun depan. PLTU Riau-1 merupakan bagian dari megaproyek 35.000 MegaWatt (MW) dan telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025.
Melihat hal itu, Ego meyakini kasus dugaan suap yang menjerat Eni dan melibatkan Bos Apac Group, Johanes B. Kotjo, tidak akan mengganggu pelaksanaan megaproyek 35.000 MW secara keseluruhan. Hingga kini kasus PLTU Riau-1 terus bergulir.
Efek Bola Salju?
Sementara itu, Serikat Pekerja (SP) PLN mendukung penuh langkah KPK. SP PLN yang terdiri atas 49 DPD dengan 33.000 anggota dari Sabang sampai Merauke berharap agar KPK mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda, mengutarakan unek-unek terkait situasi terkini di dalam tubuh perusahaan setrum negara itu. “Kami SP PLN sudah melihat banyak ketidakwajaran yang terjadi di PLN, mulai dari yang besar program 35.000 MW yang sangat berlebih diserahkan ke swasta dengan take or pay. Kita malah sudah mendatangi KPK. Kita menghitung akan ada kerugian PLN Rp 140 triliun per tahun setelah selesai pembangunannya,” kata Jumadis dalam keterangan pers, Minggu (15/7/2018).
Tak hanya kasus-kasus itu, Jumadis pun menambahkan agar KPK sudi menelusuri kasus lain seperti Mobile Vessel Power Plant (MVPP) yang menurut SP PLN beroperasi dengan biaya tak wajar, lebih mahal dari sewa genset existing yang ada di daerah itu. “Untuk Belawan saja kami hitung PLN rugi setidaknya Rp 700 miliar per tahun, belum lagi di empat tempat lainnya. Berikutnya MVPP 500 MW yang harusnya menggunakan gas murah malah pakai minyak yang mahal,” ujar Jumadis.
SP PLN pun mengeluhkan bonus tahunan atau tantiem Direksi yang naik tajam menjadi sekitar Rp 250 miliar. “Direksi masing-masing mendapat tiga mobil dinas Mercy, Alphard dan CRV. Ini jelas membuat PLN semakin terpuruk,” katanya.
Jumadis menambahkan, kerugian PLN pada tiga bulan pertama 2018 mencapai Rp 6,49 triliun, Direksi PLN malah jor-joran pengadaan pakaian dinas pegawai yang dilakukan secara terpusat. Seragam dipakai setiap hari, biasanya hanya untuk dua hari dalam satu minggu.
SP PLN meminta kasus percakapan Dirut PLN dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, yang viral di dunia maya, dituntaskan. Juga kasus terbaru pengadaan meter prabayar yang sangat merugikan PLN. Saat ini diinstruksikan kembali ke meter pascabayar.
“Kita sangat mendukung KPK dan minta juga menelusuri ini semua untuk perbaikan PLN. Jadi bukan saja dalam kasus pengadaan PLTU Riau-1 itu saja. Mengingat kondisi saat ini, kami SP PLN juga minta kepada Presiden Jokowi supaya segera mengganti Dirut PLN untuk menjaga kredibilitas di mata masyarakat,” kata Jumadis.
Segitu hancurkah keadaan internal PLN? Tak ada konfirmasi lebih jauh dari pihak pejabat PLN maupun KPK terkait hal tersebut.
Namun, yang menarik, banyak pihak menyuarakan opini bahwa kasus OTT kali ini begitu kuat dengan unsur politis. Bukan apa-apa, kasus ini menimpa politisi Golkar yang terkait dengan pejabat teras partai tersebut.
Apakah ini terkait dengan pemilihan presiden (pilpres) 2019? Tak ada yang tahu. Yang jelas, publik juga telah mengetahui bahwa dalam perhelatan penting itu, Partai Golkar punya kans untuk merebut posisi puncak pemerintahan RI-1 sekaligus juga peluang besar menempatkan kadernya sebagai RI-2.
Dengan adanya kasus ini, jelas akan berpengaruh besar pada elektabilitas Golkar. Untuk meredamnya, banyak kalangan pengamat berpendapat bahwa partai itu harus melakukan deal khusus dengan para penguasa negeri ini.
Apakah deal itu akan termasuk untuk ikut setuju meneruskan status quo? Sekali lagi tak ada yang tahu secara pasti.
