Pemilihan presiden (pilpres) 2019 semakin dekat. Masing-masing kandidat memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada banyak pertimbangan ketika memilih pemimpin. Bukan hanya integritas dan pengalaman, tetapi siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Apalagi kedua pasangan calon presiden ini sempat membuat “drama” di kubu masing-masing.
Prabowo misalnya, tiba-tiba saja menggandeng Sandiaga Uno di menit-menit terakhir. Sebelumnya tiga nama, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Salim Segaf Aljufrie, serta Ustad Abdul Somad, yang justru santer digadang-gadang sebagai calon wakil presiden ketua umum Partai Gerindra itu.
Joko Widodo pun tak jauh berbeda. Setelah seharian nama Mahfud MD disebut-sebut sebagai kandidat kuat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu bahkan membenarkan pencalonan tersebut. Apa daya, namanya digantikan Ma’ruf Amin di menit-menit terakhir.
Salah satu yang jadi sorotan di kedua pasangan capres-cawapres ini adalah tim sukses. Tim sukses adalah kunci kemenangan. Mereka diharapkan mampu membangun citra dan menarik perhatian pemilih. Biasanya tim sukses dipilih dari mereka yang punya pengaruh di masyarakat, bisa tokoh politik atau tokoh publik yang memiliki pengaruh luas.
Prabowo-Sandi menunjuk mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, sebagai ketua tim pemenangan, sedangkan Jokowi-Ma’ruf menjatuhkan pilihan pada Erick Thohir, bos media yang memiliki media cetak, elektronik, dan juga televisi.
Bukan hanya Erick, pemilik Mahaka Media, Jokowi-Ma’ruf juga didukung dua bos media besar lainnya, yakni Hary Tanoesoedibjo dan Surya Paloh. Hari adalah pemilik MNC Group, gurita media dengan sejumlah koran, tabloid, media online, dan televisi, sedangkan Surya yang juga petinggi Partai Nasdem adalah pemilik Metro TV dan Media Indonesia.
Bergabungnya tiga bos media besar di kubu Jokowi ini sempat menimbulkan pertanyaan: apakah mereka bakal mampu bersikap independen, tidak memaksakan pengaruhnya kepada media yang mereka miliki? Apalagi media punya pengaruh yang cukup besar di masyarakat termasuk pembentukan opini dan keberimbangan pemberitaan.
Lewat Iklan Terselubung?
Televisi adalah media yang paling berpengaruh di masyarakat. Munculnya iklan dan pemberitaan positif terhadap salah satu pasangan calon, tentu akan membentuk dan bisa jadi mengubah pola pikir masyarakat. Jika pemberitaan tersebut berimbang, tidak menjadi persoalan. Keraguan banyak pihak adalah kebebasan demokrasi, keberpihakan, dan independensi media. Apalagi jika ada campur tangan pemilik media terhadap pemberitaan, tentu ini akan menjadi persoalan serius.
Loedewijck Fredirich Paulus, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional yang juga Sekjend Partai Golkar, mengatakan bahwa keberadaan bos media tersebut tidak akan mencederai demokrasi. Menurut dia, dalam politik, orang perlu mencermati bagaimana terlibat dalam kebijakan publik dan kebijakan kolektif. ”Kalau orang berlomba-lomba ingin bergabung, saya pikir tidak ada yang keliru,” katanya, seperti dikutip Kompas.com.
Secara tidak langsung Jokowi memang diuntungkan dengan adanya tiga bos media di lingkarannya. Pembangunan citra positif melalui media, terutama televisi, dapat mendongkrak popularitas Jokowi-Ma’ruf. Kendati sekarang ini keberadaan media sosial cukup masif, televisi tetap menduduki peringkat teratas dalam memengaruhi opini publik.
Sederhananya, kesadaran masyarakat untuk membaca belumlah tinggi. Apalagi ketika harus membaca tulisan atau opini di media sosial, belum tentu mereka memiliki waktu lebih. Lain halnya dengan siaran televisi, ketika audio dan visual ditampilkan bersamaan, orang bisa mengerjakan hal lain sembari mendengarkan berita. Masyarakat bisa menghentikan sejenak pekerjaannya ketika ada yang menarik dari televisi. Bayangkan jika satu bos media memiliki lebih dari satu stasiun televisi. Secara tidak langsung adanya pemberitaan positif akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik dan pembangunan opini.
Nyatalah bahwa independensi menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi bos media, terutama terkait keterlibatan mereka dalam kampanye pasangan capres dan cawapres. Bagaimana agar pemberitaan tetap berimbang dan media tetap menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.
Pemasangan iklan di prime time dan banyak sedikitnya pemberitaan positif terhadap kedua pasangan capres dan cawapres, termasuk sudut pandang pemberitaan, perlu menjadi catatan khusus. Benar siapa saja boleh memberikan dukungan, asalkan secara pribadi dan partai, bukan disertai “iklan gratis” di media yang mereka miliki.
Petinggi media punya tantangan berat bagaimana mereka tidak ikut campur tangan terhadap pemberitaan di media yang mereka punya. Hal yang sulit pastinya, tetapi ini adalah uji profesionalitas mereka di dunia media.
