Jalan utama yang menghubungkan ujung utara Sumatera tertimbun longsor. Akibatnya, sebulan lebih masyarakat di Jalan Utama Jalur Lintas Sumatera (Jalinsum) itu tak bisa beraktivitas.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan segera mengatasi bencana ini. Jhohannes Marbun, warga Sumatera Utara, yang berkunjung dan melakukan sejumlah kegiatan lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT) akhir tahun mengaku resah. Hal ini dia ungkap kepada Rakyat Merdeka.
Joe –sapaan akrabnya—menggambarkan, hingga awal Januari ini, tumpukan longsor tak juga tuntas dibereskan. “Ada beberapa titik di Kawasan Danau Toba yang terkena bencana longsor dan bencana alam lainnya. Termasuk banjir. Di daerah Desa Sibaganding, dekat Parapat, selama satu bulan ini jalan utama yang tertimbun longsor,” tuturnya.
Joe yang merupakan aktivis lingkungan dan kebudayaan itu menilai, tak ada upaya serius untuk mencegah dan menangani bencana-bencana di sana. “Bencana alam tersebut seharusnya bisa diminimalisir, bila kita peka terhadap alam dan lingkungan di sekitar. Termasuk kawasan Danau Toba yang rentan bencana,” ujarnya.
Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) ini menilai, tak seharusnya masyarakat di KDT menanggung akibat bencana. Bila pemerintah pusat dan pemerintah daerah sungguh-sungguh menjalankan fungsinya. Sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
Bencana yang ada, nilainya lagi, tidak terlepas dari dugaan kealpaan dan pengabaian. Hingga tidak seriusnya pemerintah melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya dan menanggulangi bencana yang ada.
Indikatornya, terang Joe, sederhana saja. Danau Toba menjadi potensi utama kawasan bahkan turut diabaikan. “Tak heran, terjadi tindakan eksploitatif terhadap Kawasan Danau Toba malah dibiarkan. Bahkan pemerintah turut mendukung,” bebernya.
Sejak beberapa tahun silam, pemerintah sudah mengakui bahwa Danau Toba tercemar. Pemerintah juga telah mengetahui maraknya penebangan kayu secara illegal. Bahkan, Bank Dunia pun yang dianggap sumber terpercaya oleh Pemerintah sudah memberi kajiannya. Hingga pemerintah mengumumkan bahwa Danau Toba telah rusak parah.
Namun menurut Joe, sampai saat ini tidak ada tindakan radikal Pemerintah dalam melakukan perbaikan. “Pemerintah sebagai eksekutif tidak seharusnya sibuk berwacana membuat pernyataan. Tapi harusnya bertindak nyata,” ingatnya.
Jadi, Joe mengingatkan, jangan sampai masyarakat marah dan menggeruduk aparatur pemerintah. Karena mereka merasa tak ada tindakan serius dalam mengatasi persoalan yang ada.
Bagi Joe, sudah sewajarnya masyarakatlah yang menyampaikan pernyataan maupun sikap. Bila tindakan pemerintah ditengarai bertentangan dengan peraturan hukum, maupun kebijakan yang ada Bahkan dirasa mencederai kepentingan publik.
“Demikian pula, legislatif sebagai representasi masyarakat, harus menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya,” tuturnya.
Di lapangan, lanjut Joe, bisa dilihat bersama, penebangan hutan sudah parah terjadi. Hal itu jelas telah memutus mata rantai ekosistem kawasan Danau Toba. Tak heran pula mengakibatkan terjadinya bencana longsor dan banjir bandang. Seperti yang terjadi di Sibaganding dan beberapa daerah lain di kawasan Danau Toba dalam satu bulan terakhir.
Dia menyayangkan, hingga kini, penyebab utama terjadinya longsor dan banjir di sejumlah titik kawasan Danau Toba seolah belum menjadi perhatian utama. Program penanggulangan bencana mulai pencegahan, harusnya menginventarisasi potensi dan kerentanan terhadap bencana.
“Juga sosialisasi di sekolah dan komunitas masyarakat, menyiapkan rambu keselamatan. Hingga pelatihan serta pemberdayaan masyarakat sadar bencana,” ingat Joe.
Tak hanya itu, masih menurut Joe, soal penindakan. Yakni langkah pengawasan dan penegakan hukum, dia nilai juga belum menjadi arus utama bagi stakeholders di Kawasan Danau Toba.
“Kejadian tenggelamnya anak-anak usia sekolah warga Kawasan Danau Toba di beberapa titik perairan Danau Toba, menjadi contoh minimnya upaya penanggulangan bencana,” dia mengingatkan.
Masalah lainya, termasuk pula tidak adanya kebijakan penanggulangan bencana di kabupaten-kabupaten Kawasan Danau Toba dan penerapannya. Sebagaimana turunan dari Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
