JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengupayakan adanya kenaikan rasio elektrifikasi di Kepulauan Nias, Sumatera Utara (Sumut).
Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengatakan masih banyaknya daerah di Kepulauan Nias yang belum teraliri listrik menjadi sebuah permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah.
DPD menilai rasio elektrifikasi di Kepulauan Nias masih sangat rendah. Saat ini rasio elektrifikasi masih di angka 50 persen. Padahal listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik kelompok rumah tangga maupun untuk kepentingan industri. DPD meminta agar permasalahan listrik di Kepulauan Nias dapat segera ditangani.
“Listrik menjadi salah satu infrastruktur yang penting dalam pembangunan daerah. Harus ada strategi atau pola bagaimana mengatur listrik yang berbasis rumah tangga atau industri bisa terpenuhi,” kata Nono saat memimpin rapat soal listrik di Kepulauan Nias, Rabu (8/8) di ruang rapat pimpinan DPD, gedung parlemen, Jakarta.
Rapat dihadiri oleh Ketua Komite II Parlindungan Purba, bupati dan wakil bupati di Kepulauan Nias, Kementerian ESDM dan PLN.
Senator asal Maluku itu juga menjelaskan bahwa saat ini harus dipikirkan mengenai pengganti penggunaan energi fosil di bidang kelistrikan.
Menurut Nono, adanya teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus dapat dirumuskan sebagai pengganti energi fosil dalam pemerataan energi listrik di seluruh daerah, termasuk di Kepulauan Nias.
Sedangkan Parlindungan Purba meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait di Kepulauan Nias melakukan koordinasi dengan PLN pusat dan Kementerian ESDM terkait pemerataan listrik di sana.
